JAKARTA – Menyongsong arus mudik Lebaran 2026, DPR RI terutama Komisi V memberikan perhatian serius pada kesiapan transportasi agar aman, nyaman, dan terjangkau untuk jutaan masyarakat yang akan melakukan perjalanan pulang kampung. Anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi, menyatakan bahwa mudik merupakan momen besar yang melibatkan pergerakan massal dan harus ditangani dengan persiapan matang dari pemerintah dan seluruh pihak terkait.

Dalam penjelasannya, Abdul Hadi menegaskan bahwa seluruh armada transportasi, baik yang melayani jalur darat, laut maupun udara, harus dalam kondisi layak operasi. Ia mengingatkan bahwa dalam pengalaman tahun-tahun sebelumnya terdapat kendaraan yang tidak layak namun tetap beroperasi dan bahkan mengalami gangguan di tengah perjalanan. Menurutnya, hal tersebut berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat jika tidak diperbaiki jauh sebelum puncak arus mudik datang.

Subsidi dan Program Mudik Gratis sebagai Dukungan Ekonomi

Selain aspek keselamatan dan teknis transportasi, Abdul Hadi juga meminta pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan dukungan ekonomi bagi masyarakat. Ia mendorong pemberian subsidi tiket angkutan umum, termasuk pesawat, kereta api hingga bus. Menurut Abdul Hadi, dukungan semacam ini penting mengingat tingginya permintaan masyarakat untuk melakukan perjalanan menjelang hari raya.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera itu bahkan berharap program mudik gratis bisa diperluas. Program-program tersebut, lanjutnya, sangat dinantikan oleh masyarakat dan bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban biaya saat musim mudik Lebaran. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapatkan moda transportasi yang aman tetapi juga murah atau bahkan tanpa biaya sama sekali.

Koordinasi Lintas Instansi untuk Kelancaran Arus Mudik

Abdul Hadi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, misalnya antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta lembaga lainnya. Menurut dia, negara harus hadir secara optimal dalam menjamin kelancaran, keamanan serta kenyamanan mobilitas masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran. Hal ini mencakup pengawasan terhadap infrastruktur, kesiapan moda transportasi serta fasilitas pendukung yang memadai.

Ia juga menyampaikan bahwa fasilitas-fasilitas pendukung seperti rest area, tempat ibadah, dan sarana umum lainnya harus dipastikan siap melayani masyarakat. Fasilitas yang kurang memadai akan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan yang justru bisa berdampak negatif pada pengalaman mudik secara keseluruhan. Dengan persiapan menyeluruh, Abdul Hadi berharap penyelenggaraan mudik tahun ini dapat berjalan tanpa hambatan.

Tantangan Infrastruktur dan Rencana Pemerintah

Selain tuntutan terhadap kesiapan moda dan fasilitas, pihak lain seperti Komisi V DPR RI juga mengingatkan perlunya rampungnya perbaikan infrastruktur utama seperti jalan tol sebelum masa mudik tiba. Anggota DPR lainnya, meminta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) segera melakukan perbaikan terhadap ruas tol yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan di puncak arus.

Langkah-langkah ini didukung dengan berbagai upaya lain dari pemerintah, termasuk mitigasi risiko bencana di jalur mudik yang sedang dipersiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama Hari Raya 2026. BNPB tengah memetakan titik-titik rawan sepanjang rute mudik dan menyiapkan tim monitoring di lokasi strategis seperti rest area, terminal, pelabuhan dan jalur wisata yang berpotensi padat.

Harapan Komisi V dan Masyarakat untuk Mudik Lancar

Dengan berbagai masukan itu, Komisi V DPR berharap agar pemerintah dan semua pemangku kepentingan dapat bekerja bersama secara efektif. Menurut Abdul Hadi, persiapan transportasi publik dan infrastruktur yang matang serta koordinasi yang solid dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat saat merayakan hari raya bersama keluarga di kampung halaman.

Dengan arus mudik yang diperkirakan meningkat setiap tahunnya, semakin penting bagi pemerintah untuk memastikan semua moda transportasi dan fasilitas pendukung bekerja optimal. Hal ini bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesejahteraan jutaan warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan panjang di musim Lebaran 2026.